Ekspor Timah Babel Capai Rp4,05 Triliun, Legalitas dan Ketertelusuran Jadi Syarat Pasar Global

Kinerja ekspor timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali mencatatkan pertumbuhan signifikan sepanjang 2026. Hingga Juli 2026, nilai ekspor timah Babel mencapai US$228,04 juta atau sekitar Rp4,05 triliun. Di tengah peningkatan tersebut, persoalan legalitas dan kemampuan menelusuri asal-usul komoditas menjadi semakin penting untuk memastikan timah Indonesia tetap dapat diterima di pasar internasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Bangka Belitung menunjukkan ekspor timah pada Juli 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 88,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut menjadikan timah sebagai salah satu komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kinerja perdagangan luar negeri provinsi tersebut.

Secara kumulatif, timah menyumbang 84,18 persen dari total ekspor Bangka Belitung sepanjang Januari hingga Juli 2026. Pada periode yang sama, total ekspor Babel tercatat mencapai US$1,255 miliar. Dominasi timah tersebut menunjukkan bahwa komoditas mineral ini masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah dan memiliki posisi strategis dalam perdagangan luar negeri Bangka Belitung.Dari sisi tujuan ekspor, China masih menjadi pasar utama timah Babel dengan porsi mencapai 66,93 persen. Selain China, ekspor timah juga menyasar sejumlah negara lain, antara lain Korea Selatan, Singapura, Belanda, dan Taiwan.

Tingginya permintaan dari pasar Asia tidak terlepas dari kebutuhan industri terhadap timah, khususnya untuk berbagai keperluan manufaktur, elektronik, solder, dan produk industri lainnya. Sementara itu, pasar Eropa memiliki persyaratan yang semakin ketat terkait asal-usul bahan baku dan penerapan prinsip keberlanjutan dalam rantai pasok.Kondisi tersebut membuat peningkatan ekspor timah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan produksi dan daya saing harga. Aspek legalitas, transparansi rantai pasok, serta traceability atau ketertelusuran asal-usul timah kini menjadi faktor yang semakin menentukan keberlanjutan akses komoditas tersebut ke pasar global.

Pasar internasional semakin menuntut kepastian bahwa mineral yang dibeli berasal dari sumber yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembeli juga semakin memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social and governance (ESG) dalam menentukan sumber bahan baku.

Dengan demikian, timah yang diproduksi dari kegiatan pertambangan tanpa legalitas atau berasal dari wilayah yang bermasalah berpotensi menimbulkan persoalan dalam rantai perdagangan. Tidak hanya berdampak terhadap pelaku usaha, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi reputasi timah Indonesia secara keseluruhan di pasar internasional.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2026 yang mengatur percepatan perbaikan tata kelola pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Regulasi tersebut memberikan kerangka transisi selama satu tahun untuk melakukan pembenahan tata kelola pertambangan timah secara lebih terintegrasi.

Dalam masa transisi tersebut, PT Timah Tbk diberikan mandat khusus untuk menjalankan penataan rantai pasok timah, khususnya dalam memastikan kegiatan produksi, penambangan, pengolahan, pemurnian hingga penjualan dapat berlangsung melalui mekanisme yang lebih terkontrol.

Kebijakan tersebut juga mencakup pengaturan terhadap timah yang berasal dari pertambangan rakyat. PT Timah ditempatkan sebagai off-taker resmi dalam penyerapan hasil timah rakyat selama masa transisi. Mekanisme tersebut diharapkan dapat memberikan jalur perdagangan yang lebih jelas bagi penambang rakyat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap jaringan perdagangan tidak resmi.

Dalam penerapannya, asal-usul timah menjadi salah satu aspek yang harus mendapatkan perhatian. Verifikasi secara berkala bersama surveyor independen yang terdaftar di Kementerian ESDM diperlukan untuk memastikan material yang masuk dalam rantai pasok resmi tidak berasal dari kawasan hutan lindung maupun wilayah IUP yang bermasalah.

Selain itu, PT Timah diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan perbaikan tata kelola secara berkala. Mekanisme pelaporan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pelaksanaan kebijakan transisi berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Direktur SDM dan Transformasi PT Timah Tbk, Ratih Mayasari, mengatakan Perpres Nomor 79 Tahun 2026 menjadi landasan penting untuk mempercepat pembenahan tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung.”Perpres Nomor 79 Tahun 2026 merupakan tonggak penting dalam memberikan kerangka transisi selama satu tahun dalam rangka mempercepat perbaikan tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung,” ujar Ratih.

Kebijakan penataan tersebut juga mendapat perhatian dari kalangan akademisi dan pakar hukum. Prof. Romli Atmasasmita menilai mekanisme penyerapan hasil tambang rakyat melalui perusahaan resmi dapat menjadi pendekatan yang memberikan kepastian terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus mendorong penataan pertambangan.

“Sudah tepat pemerintah beli tambang rakyat daripada menghukumnya. Ini pendekatan keadilan restoratif yang menyelamatkan ekonomi rakyat,” katanya.

Sementara itu, akademisi hukum Suparji Ahmad menilai kebijakan transisi perlu disertai aturan yang jelas, transparan, dan dapat diaudit. Menurutnya, sistem penelusuran asal-usul timah merupakan salah satu elemen penting agar komoditas dari sumber yang bermasalah tidak masuk ke dalam rantai perdagangan resmi.

“Saya mendukung pemberian landasan hukum sementara hingga Perpres diterbitkan, dengan syarat aturan tersebut jelas, dapat diaudit, serta dilengkapi mekanisme penelusuran asal-usul timah agar tidak dituduh pencucian timah ilegal,” ujarnya.

Penguatan traceability menjadi semakin penting karena rantai perdagangan timah kini tidak lagi hanya mempertimbangkan volume dan nilai transaksi. Kemampuan untuk menunjukkan dari mana suatu komoditas berasal, bagaimana proses penambangannya dilakukan, hingga bagaimana material tersebut diproses dan diperdagangkan menjadi bagian dari tuntutan pasar global.

Dalam konteks tersebut, sistem ketertelusuran dapat berfungsi sebagai instrumen untuk membedakan timah yang berasal dari kegiatan legal dengan material yang berasal dari aktivitas pertambangan bermasalah. Penerapan mekanisme tersebut sekaligus dapat memperkuat kredibilitas industri timah Indonesia di hadapan pembeli internasional.

Bagi penambang rakyat, keberadaan saluran penjualan resmi juga berpotensi memberikan kepastian pasar. Penyerapan melalui mekanisme resmi dapat mengurangi ketergantungan terhadap kolektor ilegal yang selama ini menjadi salah satu mata rantai dalam perdagangan timah di tingkat lokal.

Apabila mekanisme tersebut berjalan secara transparan, penambang rakyat memiliki peluang memperoleh akses terhadap pasar resmi, sementara pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap volume produksi, asal material, serta kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan.

Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Penataan pertambangan tidak cukup hanya dilakukan melalui regulasi, tetapi membutuhkan pengawasan yang konsisten, integrasi data, verifikasi independen, serta kemampuan untuk menelusuri material sejak dari lokasi tambang hingga menjadi produk yang diperdagangkan.

Besarnya kontribusi timah terhadap ekspor Babel membuat keberhasilan pembenahan tata kelola memiliki arti strategis. Di satu sisi, peningkatan ekspor memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan neraca perdagangan. Di sisi lain, semakin besarnya nilai perdagangan timah membuat tuntutan terhadap kepastian legalitas dan reputasi rantai pasok menjadi semakin tinggi.

Hingga Juli 2026, ekspor timah Babel yang mencapai US$228,04 juta atau sekitar Rp4,05 triliun menunjukkan besarnya nilai ekonomi komoditas tersebut. Dengan dominasi timah terhadap ekspor daerah, keberlanjutan perdagangan komoditas ini akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dan pelaku usaha menjaga kepastian hukum, transparansi, serta kredibilitas asal-usul produk.

Karena itu, pembenahan tata kelola melalui Perpres 79/2026 menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan industri timah Babel. Penguatan legalitas dan sistem traceability diharapkan tidak hanya mencegah masuknya timah ilegal ke dalam rantai pasok resmi, tetapi juga memperkuat posisi timah Indonesia dalam menghadapi tuntutan pasar global yang semakin menekankan transparansi, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap prinsip ESG.