Penertiban Tambang Ilegal Timah Berdampak ke Pasar Global, Industri Asing Mulai Kesulitan Pasokan

JAKARTA — Kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas pertambangan ilegal dan penyelundupan timah mulai memberikan dampak terhadap rantai pasok industri timah internasional. Terputusnya aliran timah ilegal dari Indonesia disebut membuat sejumlah perusahaan di luar negeri mulai menghadapi kesulitan memperoleh bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produksinya.

Mantan Menteri Keuangan periode 1998, Fuad Bawazier, mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun industri di luar negeri turut menikmati pasokan timah ilegal yang berasal dari aktivitas pertambangan tanpa izin dan penyelundupan dari Indonesia. Pasokan tersebut selama ini menjadi salah satu sumber bahan baku bagi industri asing, terutama ketika pengawasan dan penegakan hukum di dalam negeri belum berjalan optimal.

Namun, situasi tersebut mulai berubah setelah pemerintah melakukan penertiban secara masif terhadap aktivitas tambang ilegal dan jalur distribusi timah yang tidak sesuai ketentuan. Penutupan akses terhadap pasokan ilegal dari Indonesia dinilai berdampak langsung terhadap ketersediaan bahan baku bagi perusahaan-perusahaan yang sebelumnya bergantung pada komoditas hasil penyelundupan tersebut.

“Pertama, luar negeri mulai pada kelihatannya perusahaannya mulai kesepian bahan bakunya, mulai habis barang colongan,” ujar Fuad, dikutip Kamis (22/10/2026).

Menurut Fuad, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sebagian industri asing selama ini memperoleh keuntungan dari praktik perdagangan timah ilegal asal Indonesia. Ia menilai para pembeli di luar negeri semestinya mengetahui asal-usul pasokan yang masuk ke pasar mereka, mengingat aktivitas penyelundupan timah dari Indonesia telah berlangsung dalam waktu yang panjang.

Fuad juga menyoroti adanya ketimpangan dalam penegakan hukum perdagangan lintas negara. Negara-negara tujuan ekspor, menurutnya, dapat menerapkan aturan hukum secara ketat di wilayah masing-masing, tetapi pada saat bersamaan tetap menerima komoditas yang berasal dari aktivitas ilegal di negara lain.

“Luar negerinya makmur kan? Negeri lain itu menerima barang colongan juga, dia tahu itu barang colongan dari Indonesia. Siapa yang bilang enggak tahu? Mereka itu menjaga hukum negerinya, tapi kalau ini ada barang penyelundupan masuk, masuk, masuk! Terus begitu, bongkar,” katanya.

Fuad menilai langkah pemerintah menutup praktik pertambangan dan penyelundupan ilegal menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola industri timah nasional. Selama ini, kebocoran produksi dan perdagangan melalui jalur ilegal menyebabkan potensi ekonomi komoditas timah tidak sepenuhnya memberikan manfaat bagi negara.

Penertiban tersebut juga disebut memberikan dampak positif terhadap kinerja badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di sektor pertimahan. Penutupan sekitar 1.000 titik tambang ilegal di wilayah Bangka Belitung dinilai turut memperbaiki kondisi industri sekaligus membuka peluang bagi PT Timah Tbk untuk mengoptimalkan produksi dan penjualan melalui mekanisme yang sah.

Fuad menyebut perbaikan tata kelola tersebut tercermin dari peningkatan penjualan dan keuntungan PT Timah hingga beberapa kali lipat. Selain itu, nilai kapitalisasi pasar perusahaan juga mengalami kenaikan signifikan seiring membaiknya prospek usaha dan berkurangnya kebocoran sumber daya timah ke jaringan perdagangan ilegal.

“Setelah ditertibkan luar biasa ya, itu nertibinnya dipikir gampang? Maknanya alhamdulillah ya kan? Asetnya nilainya jadi kapitalisasi naik semuanya, penjualannya naik, semuanya mungkin bisa 9 kali 10 kali lipat,” tandasnya.

Penertiban tambang ilegal dongkrak kinerja PT Timah

Dampak positif penertiban pertambangan ilegal sebelumnya juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sejumlah kesempatan, Prabowo mengungkapkan bahwa penindakan terhadap praktik pertambangan tanpa izin dan penyelundupan timah telah memberikan kontribusi terhadap pemulihan kinerja PT Timah.

Presiden menyebut perusahaan tersebut berhasil mencatatkan peningkatan keuntungan hingga 900% atau sembilan kali lipat pada semester I 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut dinilai menjadi salah satu bukti bahwa pembenahan tata kelola dan penegakan hukum dapat memberikan dampak langsung terhadap kinerja keuangan BUMN.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam dialog bersama sejumlah jurnalis senior dan pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/9/2026).

Prabowo menjelaskan bahwa praktik penyelundupan timah dari Bangka telah berlangsung selama puluhan tahun dan menyebabkan kekayaan negara tidak dapat dikelola secara optimal. Pemerintah kemudian mengambil langkah tegas dengan menghentikan jalur penyelundupan serta menertibkan ratusan titik pertambangan ilegal di wilayah tersebut.

“Penyelundupan, sekian puluh tahun penyelundupan timah dari Bangka berjalan. Tapi dengan kebijakan kita, kita tutup penyelundupan, kita hentikan berapa ratus tambang ilegal di Bangka, PT Timah sekarang untung! Untungnya Anda mungkin enggak percaya, PT Timah itu keuntungannya sembilan kali! 900%!” kata Prabowo, dikutip Kamis (17/9/2026).

Menurut Prabowo, peningkatan keuntungan PT Timah merupakan hasil dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola pertambangan dan menutup berbagai celah kebocoran penerimaan negara. Penegakan aturan dinilai menjadi faktor penting dalam mengembalikan potensi ekonomi sumber daya alam agar dapat dikelola secara resmi dan memberikan manfaat bagi negara.

Ia menegaskan bahwa pemulihan kinerja perusahaan tidak terlepas dari komitmen pemerintah dan jajaran direksi BUMN untuk menghentikan praktik penyalahgunaan kewenangan maupun penguasaan aset negara secara ilegal.

“Iya kan? Karena kita tegakkan aturan. Coba ini sudah berjalan berapa puluh tahun?” imbuhnya.

Prabowo juga menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan perusahaan negara. Menurutnya, perubahan kinerja PT Timah menunjukkan bahwa penerapan tata kelola yang lebih baik dan kepemimpinan yang bersih dapat mendorong perusahaan keluar dari kondisi yang sebelumnya tidak optimal menjadi lebih menguntungkan.

“Kenapa? Karena direksi dan kita semua, kita tidak mau pat-guli-pat, kita tidak mau mencuri dari negara! Ini intinya itu. Jadi ini pun di luar harapan saya, gitu loh. Jadi saya optimistis,” tegasnya.

Selain berfokus pada penertiban pertambangan timah, pemerintah juga melanjutkan upaya pengawasan terhadap ribuan lokasi pertambangan ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Pembenahan tata kelola BUMN turut menjadi agenda untuk mencegah kebocoran keuangan, mengoptimalkan pemanfaatan aset negara, serta meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara melalui dividen.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penertiban pertambangan ilegal tidak hanya berdampak pada aktivitas pertambangan di dalam negeri, tetapi juga berpotensi memengaruhi rantai pasok timah global. Terbatasnya akses terhadap pasokan ilegal asal Indonesia dapat mendorong industri internasional untuk menyesuaikan sumber bahan baku, sementara di dalam negeri pembenahan tata kelola diharapkan semakin memperkuat posisi PT Timah dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan.

Dengan demikian, pemberantasan tambang ilegal dan penyelundupan timah menjadi bagian penting dari upaya pemerintah mengembalikan pengelolaan kekayaan mineral ke jalur yang sah. Selain memperkuat kedaulatan negara atas sumber daya alam, kebijakan tersebut diharapkan memastikan nilai ekonomi komoditas timah dapat memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional.