JAKARTA – PT TIMAH Tbk terus mendorong pembenahan tata kelola pertambangan melalui penguatan sistem pengawasan, pengendalian operasional, dan akuntabilitas perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya timah nasional berlangsung sesuai ketentuan serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat.
Penguatan tata kelola menjadi perhatian penting di tengah upaya pemerintah mengamankan kekayaan sumber daya alam nasional. Berbagai praktik yang berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan negara, termasuk manipulasi data produksi dan ekspor, perlu diantisipasi melalui sistem pengawasan yang lebih efektif dan mekanisme pelaporan yang transparan.
Direktur SDM dan Transformasi Perusahaan PT TIMAH Tbk, Ratih Mayasari, mengatakan pembenahan tata kelola tidak cukup dilakukan melalui penerbitan kebijakan maupun penyempurnaan prosedur administratif. Menurutnya, transformasi harus diwujudkan dalam perubahan nyata pada proses kerja, pelaksanaan operasional, serta hasil yang dapat dievaluasi secara terukur.
Ratih menegaskan, setiap aktivitas perusahaan harus memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas dan didukung sistem pencatatan yang tertib. Selain itu, mekanisme pengawasan dan evaluasi perlu dijalankan secara konsisten agar seluruh kegiatan usaha dapat dipertanggungjawabkan.
“Bagi kami, penguatan tata kelola berarti memastikan setiap proses memiliki tanggung jawab yang jelas, pencatatan yang tertib, pengawasan yang berjalan, serta evaluasi yang dilakukan secara konsisten. Perbaikan tersebut harus dapat dilihat dalam pelaksanaan sehari-hari dan terus diperkuat dari waktu ke waktu,” kata Ratih, dikutip Minggu (1/11/2026).
Perkuat Pengawasan dari Operasional hingga Kemitraan
Sebagai bagian dari transformasi tersebut, PT TIMAH terus meningkatkan disiplin operasional dan pengawasan terhadap wilayah pertambangan. Perusahaan juga memperkuat pengendalian internal, melakukan evaluasi terhadap kerja sama dengan mitra usaha, serta meningkatkan koordinasi antarunit agar setiap aktivitas berjalan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan timah, mulai dari kegiatan operasional hingga pencatatan hasil produksi, berlangsung secara tertib dan transparan. Dengan sistem pengawasan yang lebih kuat, potensi penyimpangan dalam aktivitas usaha diharapkan dapat diidentifikasi dan ditangani secara lebih dini.
Menurut Ratih, penguatan pengawasan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan kinerja perusahaan. Pertumbuhan produksi perlu disertai kepatuhan terhadap regulasi dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang menjadi aset negara.
Komitmen tersebut juga sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2026 mengenai percepatan perbaikan tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung. Regulasi tersebut menjadi salah satu momentum untuk memperkuat penataan sektor pertimahan, termasuk dalam aspek mekanisme kerja sama, pengawasan kegiatan pertambangan, pencatatan, serta koordinasi lintas institusi.
Melalui penataan tersebut, pengelolaan pertambangan timah diharapkan semakin terintegrasi dan memiliki sistem pengawasan yang lebih akuntabel. Koordinasi antarpemangku kepentingan juga menjadi faktor penting untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai aturan sekaligus menjaga kepentingan negara.
“Semakin besar sumber daya yang dikelola, semakin besar pula tuntutan terhadap akuntabilitasnya. Karena itu, bagi PT TIMAH peningkatan produksi harus berjalan bersama dengan penguatan pengawasan, kepatuhan, dan tata kelola,” ujar Ratih.
Produksi Harus Sejalan dengan Nilai Tambah bagi Negara
PT TIMAH memandang keberhasilan pengelolaan sumber daya alam tidak semata-mata diukur dari peningkatan volume produksi maupun penjualan. Lebih dari itu, setiap tahapan kegiatan usaha harus mampu menciptakan nilai tambah yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.
Pengamanan sumber daya negara juga membutuhkan kepastian bahwa proses produksi, pengelolaan, dan kerja sama usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi serta kepatuhan. Dengan demikian, potensi ekonomi dari komoditas timah dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak menimbulkan kerugian bagi negara.
Ratih menyampaikan bahwa perusahaan akan terus melanjutkan transformasi melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), penyempurnaan proses bisnis, penguatan pengawasan, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan operasional dan kemitraan.
Peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung perubahan tersebut. Kompetensi dan profesionalisme pekerja diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tata kelola, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memastikan seluruh prosedur dijalankan secara konsisten.
Di sisi lain, penyempurnaan proses bisnis diperlukan agar kegiatan operasional perusahaan semakin efektif, terukur, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri. Evaluasi secara berkala juga menjadi instrumen untuk mengidentifikasi kelemahan sekaligus memastikan berbagai langkah pembenahan berjalan sesuai sasaran.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar menghasilkan lebih banyak timah, tetapi memastikan sumber daya yang dikelola perusahaan memberikan nilai yang lebih besar bagi negara dengan tata kelola yang semakin baik,” tutur Ratih.
Melalui berbagai langkah tersebut, PT TIMAH berupaya membangun sistem pengelolaan pertambangan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian target produksi, tetapi juga mengedepankan integritas, kepatuhan, dan tanggung jawab terhadap sumber daya negara.
Penguatan tata kelola diharapkan menjadi fondasi bagi keberlanjutan bisnis perusahaan sekaligus memastikan kekayaan timah nasional dikelola secara optimal. Dengan pengawasan yang semakin kuat dan proses bisnis yang akuntabel, aktivitas pertambangan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.
