JAKARTA – PT Timah Tbk mulai menyiapkan strategi jangka panjang untuk menekan emisi karbon melalui penyusunan peta jalan dekarbonisasi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pencapaian target emisi nol bersih (net zero emission), sekaligus mendorong penerapan praktik pertambangan yang lebih ramah lingkungan.
Penyusunan strategi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik kegiatan operasional perusahaan yang tersebar di wilayah darat dan laut. Kondisi geografis serta ketergantungan sejumlah fasilitas produksi terhadap bahan bakar minyak (BBM) membuat proses transisi menuju energi rendah karbon tidak dapat dilakukan secara langsung.
Wakil Presiden Pengembangan Bisnis PT Timah, Rony Malino Batto, menjelaskan bahwa cakupan wilayah kegiatan produksi perusahaan mencapai sekitar 400 ribu hektare. Dari total area tersebut, sekitar 200 ribu hektare merupakan wilayah daratan dan 200 ribu hektare lainnya berada di kawasan laut.
Adapun kegiatan peleburan timah perusahaan terkonsentrasi di dua fasilitas utama, yakni Smelter Muntok di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, serta Smelter Kundur di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
Menurut Rony, karakteristik operasional yang tersebar dan beragam tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam menentukan teknologi maupun sumber energi alternatif. Terlebih, sebagian kegiatan produksi di laut masih mengandalkan kapal dengan mesin berbahan bakar minyak yang memiliki keterbatasan untuk dikonversi menggunakan teknologi rendah emisi.
“Jadi kalau kita mau bicara energi yang lebih green gitu ya, kita nggak bisa merubah serta-merta gitu,” kata Rony kepada Ecobiz.asia seusai menghadiri seminar nasional bertajuk Transforming Indonesia’s Mining Industry in the Era of Energy Transition: Optimizing Production and Implementing Green Mining Practices di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Transisi Energi Operasional Dilakukan Bertahap
Rony menyampaikan, salah satu alternatif yang tengah dipertimbangkan perusahaan untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM adalah pemanfaatan biodiesel B50. Meski demikian, penggunaan bahan bakar nabati tersebut tetap memerlukan penghitungan emisi secara tepat, karena komponen emisi dari bahan bakar fosil dan biogenik harus dibedakan dalam proses inventarisasi karbon.
Selain biodiesel, PT Timah juga menjajaki kemungkinan penggunaan gas sebagai sumber energi alternatif. Namun, implementasinya pada kapal produksi masih menghadapi sejumlah tantangan teknis, mengingat armada tersebut saat ini menggunakan high speed diesel (HSD).
Penggantian bahan bakar kapal menggunakan LPG atau gas, misalnya, tidak cukup hanya dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan bakar. Perusahaan harus menghitung kembali aspek keselamatan, kapasitas penyimpanan, hingga pengaruh perubahan bobot terhadap stabilitas kapal.
Rony mencontohkan, penempatan tabung gas pada kapal dapat memengaruhi distribusi beban dan keseimbangan armada. Bahkan, perubahan bobot sekitar 50 kilogram sekalipun berpotensi berdampak terhadap karakteristik kapal ketika beroperasi.
“Perubahan bobot sebesar 50 kilogram pun dapat memengaruhi keseimbangan kapal,” ujarnya.
Pertimbangan tersebut membuat konversi energi pada kapal produksi membutuhkan kajian teknis yang lebih mendalam agar tidak menimbulkan risiko keselamatan maupun menghambat kelancaran kegiatan operasional. Dengan demikian, penerapan teknologi rendah emisi harus disesuaikan dengan kemampuan teknis masing-masing fasilitas produksi.
Di tengah keterbatasan tersebut, PT Timah mulai mengarahkan program pengurangan emisi pada kegiatan operasional di darat yang dinilai lebih memungkinkan untuk diterapkan dalam waktu dekat. Kantor pusat menjadi salah satu lokasi yang diprioritaskan dalam tahap awal pelaksanaan transisi energi.
Sejumlah langkah yang disiapkan antara lain pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) serta penggantian kendaraan operasional berbasis teknologi hibrida menuju kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Program peralihan kendaraan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada 2027 secara bertahap, sehingga belum mencakup seluruh armada perusahaan.
Elektrifikasi Alat Tambang Masih Hadapi Kendala
Selain kendaraan operasional, elektrifikasi alat berat dan peralatan tambang juga menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam peta jalan dekarbonisasi. Namun, penerapan teknologi tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur pengisian daya serta kebutuhan investasi yang relatif besar.
Rony mengungkapkan, berdasarkan teknologi alat berat listrik yang pernah diamatinya, terdapat unit yang hanya dapat beroperasi sekitar tiga jam sebelum membutuhkan pengisian ulang baterai. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan penting karena kegiatan pertambangan membutuhkan tingkat kesiapan peralatan yang tinggi untuk menjaga produktivitas.
Jika waktu pengisian daya terlalu lama, perusahaan harus menyiapkan skema operasional alternatif agar kegiatan produksi tidak terhenti. Salah satu konsekuensinya adalah kebutuhan penambahan unit kendaraan atau alat berat sehingga sebagian peralatan tetap dapat digunakan ketika unit lainnya menjalani pengisian baterai.
Di luar persoalan waktu pengisian, investasi untuk pengadaan baterai dan pembangunan fasilitas pengisian daya juga harus diperhitungkan secara menyeluruh. Karena itu, keputusan untuk mengadopsi teknologi elektrifikasi tidak hanya didasarkan pada potensi pengurangan emisi, tetapi juga harus memperhatikan efektivitas biaya dan keberlanjutan kegiatan produksi.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa transisi energi di sektor pertambangan memerlukan tahapan implementasi yang disesuaikan dengan kesiapan teknologi dan infrastruktur. Perusahaan perlu memastikan bahwa pengurangan emisi dapat berjalan seiring dengan kebutuhan menjaga keselamatan kerja, efisiensi, serta kontinuitas produksi.
Libatkan Konsultan untuk Susun Peta Jalan
Untuk memastikan strategi yang disusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan, PT Timah tengah melakukan proses perekrutan konsultan yang akan membantu penyusunan peta jalan dekarbonisasi. Perusahaan juga telah berlangganan aplikasi khusus yang dapat digunakan untuk mendukung proses penghitungan dan pemantauan emisi karbon.
Melalui dukungan konsultan dan perangkat pengukuran tersebut, perusahaan akan memetakan sumber emisi, mengidentifikasi peluang pengurangan karbon, serta menentukan program prioritas berdasarkan karakteristik kegiatan usaha. Ketersediaan teknologi dan kebutuhan investasi juga menjadi variabel penting dalam penyusunan tahapan implementasi.
Rony menegaskan bahwa setiap opsi pengurangan emisi harus melalui perhitungan keekonomian agar program yang dijalankan tidak membebani kegiatan operasional perusahaan. Teknologi yang tersedia saat ini akan menjadi salah satu dasar penyusunan program, dengan tetap mempertimbangkan manfaat lingkungan dan kemampuan pembiayaan.
“Jadi ya kita usahakan dengan teknologi yang ada saat ini kita masukkan ke program-programnya gitu. Tapi tetap aja kita ngitung tentang keekonomiannya,” kata Rony.
Dengan pendekatan tersebut, peta jalan dekarbonisasi diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi pedoman pelaksanaan program pengurangan emisi secara terukur. Prioritas penerapan teknologi akan disusun berdasarkan tingkat kesiapan, besarnya potensi pengurangan emisi, serta dampaknya terhadap produktivitas perusahaan.
Siapkan Penerapan Standar Pelaporan Keberlanjutan
Sejalan dengan penyusunan strategi pengurangan emisi, PT Timah juga mempersiapkan penerapan standar pengungkapan keberlanjutan yang mengacu pada International Financial Reporting Standards (IFRS). Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat transparansi perusahaan dalam menyampaikan informasi terkait kinerja dan pengelolaan aspek keberlanjutan.
Rony menyampaikan, perusahaan berencana melakukan uji coba penerapan standar tersebut pada 2027. Hasil persiapan dan pengujian itu selanjutnya akan menjadi landasan bagi pelaksanaan pelaporan pada 2028.
Penerapan standar pengungkapan keberlanjutan diharapkan dapat mendukung penyajian informasi perusahaan secara lebih terstruktur, termasuk mengenai pengelolaan emisi dan upaya transisi menuju kegiatan usaha yang lebih ramah lingkungan.
Melalui penyusunan peta jalan dekarbonisasi, pengembangan energi terbarukan, elektrifikasi kendaraan operasional, serta persiapan standar pelaporan keberlanjutan, PT Timah berupaya membangun tahapan transformasi energi yang realistis dan terukur.
Tantangan geografis, kebutuhan keselamatan operasional, kesiapan teknologi, hingga besarnya investasi menjadi faktor yang akan menentukan kecepatan implementasi program. Dengan perencanaan yang komprehensif, perusahaan diharapkan dapat menekan emisi secara bertahap tanpa mengabaikan efisiensi dan keberlangsungan kegiatan produksi timah nasional.
